
JAKARTA — Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menilai penggunaan Bahasa Indonesia secara resmi oleh media Vatikan, Vatican News, dilandasi dua alasan utama yang bersifat strategis: kepentingan diplomasi internasional serta dinamika Gereja Katolik di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan kardinal asal Bantul, Yogyakarta itu saat menerima kunjungan pengurus Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) di Wisma Keuskupan Agung Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dalam kesempatan yang sama, PWKI juga menyerahkan buku berjudul 75 Tahun Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Takhta Suci, hasil penerbitan bersama PWKI dan Palmerah Syndicate.
Kardinal Suharyo menyambut positif penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait penggunaan Bahasa Indonesia di Vatican News.
Menurutnya, kehidupan Gereja Katolik di Indonesia sangat berkembang dan dinamis, namun belum didukung penyebaran informasi yang memadai di tingkat internasional.
“Yang paling diharapkan adalah cerita-cerita inspiratif dari Gereja di Indonesia bisa tersebar luas dan dipahami oleh komunitas internasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama ini banyak kisah positif dari Indonesia yang belum tersampaikan ke dunia global karena kendala komunikasi.
Dengan adanya MoU tersebut, diharapkan hambatan itu dapat teratasi dan menjadi pintu masuk bagi penyebaran informasi yang lebih luas.
Gagasan kerja sama ini telah dirintis sejak Juni 2022. Pada 10 April 2024, delegasi PWKI yang dipimpin Mayong Suryo Laksono berpamitan kepada Kardinal Suharyo terkait rencana tersebut.
Penandatanganan MoU sendiri akhirnya terlaksana pada 25 Maret 2026 di Vatikan, antara Dikasteri Komunikasi Vatikan dan Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Waligereja Indonesia (Komsos KWI), dengan kehadiran perwakilan PWKI.
PWKI sendiri merupakan inisiator utama di balik penggunaan Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi di lingkungan media Vatikan.
Tantangan dan Harapan
Dalam pertemuan itu, Kardinal Suharyo juga mengingatkan adanya sejumlah tantangan dalam implementasi penggunaan Bahasa Indonesia di Vatican News. Ia mencontohkan pengalaman siaran Radio Veritas berbahasa Indonesia di Filipina yang akhirnya dihentikan karena kendala biaya operasional.
“Pengalaman itu menunjukkan bahwa tantangan seperti ini tidak mudah diatasi,” katanya.
Meski demikian, ia menilai Gereja Katolik Indonesia justru memiliki kemajuan signifikan, bahkan dalam beberapa aspek lebih maju dibandingkan Gereja di Eropa.
Kardinal menyinggung tema sinode para uskup di Roma yang akan datang, yang menurutnya telah lama dipraktikkan di Indonesia.
“Konsep berjalan bersama atau sinodalitas itu sudah kita jalankan sejak lama, misalnya melalui dewan paroki, ketua lingkungan, dan wilayah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa gagasan tentang “Gereja dalam dunia” yang kemudian diangkat dalam Konsili Vatikan II tahun 1962, sebenarnya telah digagas oleh Rm. Soegijapranata sejak 1934, namun tidak banyak diketahui secara luas.
Menurut Kardinal Suharyo, sejak lama Gereja Katolik Indonesia telah memiliki orientasi yang khas dan berbeda dari Eropa, baik dalam pemikiran maupun praktik pastoral. Sayangnya, perkembangan tersebut belum terdokumentasi dan terpublikasikan secara optimal ke tingkat global.
Ketua PWKI, Asni Ovier, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung implementasi penggunaan Bahasa Indonesia di Vatican News.
Ovier menegaskan bahwa meskipun otoritas pelaksanaan berada pada Komsos KWI, PWKI merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai penggagas inisiatif tersebut.
“Kami akan memberikan masukan dan dukungan agar pelaksanaan MoU ini berjalan lancar serta membawa manfaat bagi bangsa, negara, dan Gereja Katolik Indonesia,” ujarnya.
Ovier menambahkan, isu-isu yang akan diangkat dalam konten ke depan meliputi perdamaian, toleransi, kerukunan, hubungan antaragama, kemanusiaan, serta kebhinnekaan.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan PWKI yang hadir antara lain Mayong Suryo Laksono (penasihat), AM Putut Prabantoro (pendiri), Asni Ovier (ketua), Lucius Gora Kunjana dan Stanislaus Jumar Sudiyana (sekretaris), Bonfilio Mahendra Wahanaputra (hubungan antarlembaga), serta Yophiandi Kurniawan dan Algooth Putranto (hubungan luar negeri).

