Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos., M.Si. , Ketua Umum PATRIA PMKRI
Pelantikan pengurus pusat PATRIA PMKRI periode 2025–2030 yang dibarengi Refleksi Nasional 2026 seharusnya tidak dibaca sebagai seremoni rutin. Ia adalah alarm. Sebab di tengah ambisi besar menuju Indonesia Emas 2045, kita justru menyaksikan politik yang makin jauh dari makna dasarnya: melayani publik.
Pertanyaannya sederhana, tapi tidak nyaman: dengan kondisi politik hari ini, apakah kita sungguh sedang menuju 2045—atau sekadar bergerak tanpa arah?
Krisis yang Tidak Bisa Lagi Disangkal
Tanda-tandanya terang. Indeks demokrasi stagnan, kepercayaan publik terhadap partai politik menurun, dan lembaga perwakilan kian dipandang dengan sinisme. Ini bukan sekadar persepsi—ini akumulasi pengalaman publik yang lelah melihat politik sebagai arena transaksi.
Biaya politik yang mahal melahirkan ketergantungan. Ketergantungan melahirkan kompromi. Dan kompromi, terlalu sering, berujung pada pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat. Dalam situasi seperti ini, kemenangan politik tidak lagi identik dengan kemenangan publik.
Yang kita saksikan bukan kompetisi gagasan, melainkan kompetisi logistik dan manuver. Politik direduksi menjadi teknik memenangkan kekuasaan—tanpa keharusan untuk tahu akan digunakan untuk apa kekuasaan itu.
Ketika Nilai Tersingkir, Demokrasi Tinggal Prosedur
Masalah utamanya bukan sekadar sistem, melainkan krisis nilai. Ketika integritas tidak lagi menjadi prasyarat, maka korupsi hanya soal waktu. Ketika etika dipandang sebagai beban, maka kekuasaan akan selalu mencari celah untuk melampaui batas.
Demokrasi kita berisiko berubah menjadi ritual lima tahunan tanpa substansi. Pemilu berjalan, lembaga berdiri, prosedur terpenuhi—tetapi keadilan sosial tetap jauh dari jangkauan.
Dampaknya nyata dan sistemik. Kebijakan ekonomi mudah berpihak pada pemodal besar. Sumber daya alam dikelola dengan logika ekstraksi, bukan keberlanjutan. Polarisasi sosial dipelihara karena menguntungkan secara elektoral. Ruang publik dipenuhi disinformasi karena kebenaran tidak lagi menjadi kebutuhan politik.
Ini bukan sekadar masalah politik. Ini masalah masa depan bangsa.
Berhenti Berpura-pura
Gagasan tentang politik berbasis nilai bukan idealisme kosong—ia adalah kebutuhan mendesak. Tanpa fondasi etika dan integritas, semua agenda pembangunan hanya akan berdiri di atas tanah rapuh.
Namun, kita juga perlu jujur: solusi normatif tidak cukup. Tiga langkah konkret harus didorong dengan keseriusan, bukan sekadar jargon.
Pertama, reformasi pendanaan politik tidak bisa ditawar. Selama ongkos politik tetap mahal dan gelap, politik akan terus menjadi ladang investasi, bukan pengabdian. Transparansi bukan pelengkap—ia syarat minimum.
Kedua, rekrutmen kepemimpinan harus berhenti mengandalkan popularitas dan modal. Partai politik tidak boleh terus menjadi “pintu masuk” bagi mereka yang kuat secara finansial tetapi miskin integritas. Jika standar moral tidak ditegakkan di hulu, jangan berharap kualitas kebijakan membaik di hilir.
Ketiga, partisipasi publik harus naik kelas. Demokrasi tidak membutuhkan lebih banyak suara yang mudah dimobilisasi, tetapi lebih banyak warga yang sadar, kritis, dan tahan terhadap manipulasi. Literasi politik bukan proyek sampingan—ia benteng utama melawan politik identitas dan disinformasi.
Kaum Muda: Bukan Alat, Tapi Penentu
Ada kecenderungan berbahaya menjadikan kaum muda sekadar target kampanye. Mereka dirayu saat pemilu, dilupakan setelahnya. Pola ini harus diputus.
Generasi muda harus keluar dari posisi sebagai objek mobilisasi dan masuk sebagai subjek politik. Artinya: mengawasi kekuasaan, menguji kebijakan, dan—yang paling penting—berani masuk ke dalam sistem untuk mengubahnya dari dalam.
Masyarakat sipil, termasuk organisasi seperti PATRIA, punya peran krusial sebagai penyeimbang. Tanpa tekanan publik yang konsisten, kekuasaan selalu punya kecenderungan untuk menyimpang.
Saatnya Elite Politik Membuktikan, Bukan Berjanji
Seruan kepada pemerintah dan elite politik tidak membutuhkan bahasa yang indah—yang dibutuhkan adalah keberanian untuk berubah. Kepercayaan publik tidak akan pulih melalui pidato, melainkan melalui keputusan yang konsisten, bahkan ketika itu tidak populer.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang langka justru kepemimpinan yang jujur, berani, dan benar-benar berpihak pada rakyat—bukan pada kepentingan jangka pendek atau lingkaran sempit kekuasaan.
Politik adalah Tanggung Jawab Moral
Kita perlu mengakhiri ilusi bahwa politik hanyalah profesi. Politik adalah tanggung jawab moral—kepada rakyat hari ini dan sejarah di masa depan.
Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir dari statistik pertumbuhan semata. Ia mensyaratkan politik yang bermartabat: berakar pada nilai, dijalankan dengan integritas, dan diarahkan untuk kepentingan bersama.
Jika tidak, 2045 hanya akan menjadi slogan yang diperingati—bukan capaian yang dirasakan.
Sudah waktunya kita berhenti memaklumi politik yang buruk. Politik harus dikembalikan ke tempatnya: bukan sebagai arena perebutan kekuasaan, tetapi sebagai jalan pengabdian.*