JAKARTA, TEMPIUSDEI.ID (31 AGUSTUS 2021)
Dalam pertemuan silaturahmi para tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada 30/8/21, Ketua Umum PGI, Pdt Gomar Gultom meminta agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Papua dilakukan tenaga kesehatan non militer dan Polri.
“Secara khusus saya memohon perhatian Bapak Presiden atas wilayah Papua. Banyak penduduk menolak vaksinasi karena vaksinatornya dari TNI dan Polri. Masalah Papua ini selalu berlapis, vaksin pun bisa diseret dan diinterpretasikan ke hal-hal lainnya. Terkait hal ini, saya mengusulkan agar vaksinator di Papua sebaiknya dilakukan oleh Nakes non TNI dan Polri. Jika tenaga kurang, gereja-gereja siap membantu mengirimkan relawan. TNI dan Polri dapat menopang dari belakang,” kata Gultom.
Pada kesempatan yang sama, Gultom juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Kepada Presiden, Gultom juga menyampaikan informasi tentang Langkah-langkah yang ditempuh oleh PGI bersama gereja-gereja di Indonesia, antara lain, penyebaran edukasi dan informasi seputar pandemi dan vaksinasi, pengembangan solidaritas dengan sesama khususnya mereka yang terpapar pandemi, baik korban Covid maupun perekonomian yang terpuruk, serta upaya gereja dalam menyukseskan program vaksinasi.
Gomar juga menyinggung tentang kesenjangan antar wilayah menyangkut akses vaksinasi ini, khususnya di daerah terpencil dan daerah timur Indonesia. Gomar juga meminta perhatian bersama akan gonjang-ganjing politik yang tidak perlu yang diakibatkan oleh syahwat politik yang tinggi dari para elit politik yang sudah tak sabar dengan Pileg dan Pilpres 2024. Gomar meminta agar semua konsentrasi bahu membahu mengatasi pandemi dan tidak menggunakan pandemi ini sebagai ajang untuk panggung kontestasi politik.
Antusiasme Tinggi, tapi Vaksin Tidak Ada
Menyangkut kesenjangan tersebut, wartawan tempusdei.id yang baru pulang dari NTT menyaksikan betapa kesenjangan itu terjadi. Khususnya di Pulau Sumba, antusiasme masyarakat untuk menerima vaksin sangat tinggi, namun pelayanan vaksin sangat sedikit. Banyak warga masyarakat yang berkali-kali datang ke lokasi pelayanan vaksinasi, namun selalu “pulang kosong” karena vaksin tidak tersedia.
Selain itu, di satu pulau itu, tidak ada pelayanan PCR untuk pelaku perjalanan. Akibatnya, para pelaku perjalanan ke Jawa dan Bali harus terbang ke Kupang dan menginap di sana untuk mendapatkan pelayanan PCR. “Hal ini sangat menyulitkan dan menghabiskan banyak biaya. Kalau harus PCR, ya nggak apa-apa, tapi jangan persulit seperti ini,” kata wartawan tersebut. (tD)