Gereja Katolik Berupaya Menjaga Pancasila, UUD 1945 dan Keutuhan Bangsa dari Kaum Intoleran dan Radikal

364
Ketua Komisi Kerasulan Awam KWI Mgr. Vincentius Sensi Potokota

JAKARTA, TEMPUSDEI.ID-Melalui kerasulan awam, umat didorong agar  tanggap dan terlibat secara aktif  dalam karya-karya sosial-politik yang menginspirasi dan menghadirkan Gereja di  tengah masyarakat luas. Terutama, tatkala negara dan bangsa kita bersiap menyongsong salah satu momentum penting demokrasi yang akan melahirkan  pemimpin nasional melalui pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Uskup Agung Vincensius Sensi Potokota saat menutup Pertemuan Nasional (PERNAS) Komisi  Kerasulan Awam  Konferensi Waligeraja Indonesia (Kerawam  KWI) 2022, pada  hari ini, Jumat,  17 Juni 2022,  di Pusat Pastoral Samadi, Jakarta Timur.

Pertemuan  Nasional  ini merupakan salah satu upaya Gereja menghadirkan dukungan persisten pada upaya negara menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 serta keutuhan bangsa  dan negara dari segala bentuk intoleransi dan radikalisme  – melalui gerakan kerasulan awam

Uskup Sensi juga mengatakan, “Kerasulan awam harus bergerak, menginspirasi, terlibat langsung di tengah kehidupan umat. Salah satu tugas kerasulan ini adalah menghadirkan Gereja dalam bidang sosial politik kepada umat.”

Turut hadir dalam Pernas yang berlangsung dari 14 – 17/6 ini Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), perwakilan Yayasan Bhumiksara, serta perwakilan  sejumlah ormas Katolik. Yaitu,  Pemuda Katolik (PK), Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Wanita Katolik Republik Indonesia  (WKRI), Vox Point.

Ketua KWI Mgr Ignatius Kardinal Suharyo

Inspirasi Iman

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Ignatius Kardinal Suharyo yang hadir membuka PERNAS pada Selasa, 14 Juni, menekankan pentingnya karya dan gerakan kerasulan awam. “Kita  tidak  sekadar menjalankan tugas  dengan motivasi  tapi juga  dengan  inspirasi iman” ujarnya. Inspirasi, menurut Kardinal Suharyo, merupakan fundamen niscaya bagi manusia untuk  ke luar dari zona nyaman, aktif bergerak, tanggap dan terlibat  melalui keahlian serta profesinya masing-masing.

Dengan demikian, gerakan kerasulan awam,  dapat membantu  lingkungan yang menjunjung humanitas  dalam  kehidupan berbangsa dan semesta. Termasuk di bidang sosial, politik.

Kardinal juga menyinggung pentingnya karya  kerasulan awam dari hulu ke hilir, dari membaca konteks sosial  melalui analisis hingga bermuara pada gerakan nyata dalam menanggapi momentum sosial politik yang menjamin demokrasi dan keadilan.  “Allah menyampakan kehendak-Nya  lewat realitas sosial-politik yang tidak  begitu  saja mampu kita terima dan pahami. Maka perlu kesempatan seperti PERNAS untuk membaca  situasi bersama-sama,” Suharyo menambahkan.

Umat Katolik siap menjaga NKRI

Hadirkan Gereja dalam Sosisl Politik

Bertema “Umat Katolik  Tanggap dan Terlibat”, PERNAS Kerawam KWI 2022, menghadirkan pemimpin Komisi Kerawam  KWI dari lima regio (wilayah): Sumatera,  Kalimantan, MAMS (Manado, Ambon, Makasar), Nusra (NTT, NTB,  Bali), Papua, dan Jawa. Mereka  terdiri para  klerus (imam) sebagai Ketua Kerawam dan non-klerus (umat awam) yang bertugas membantu Ketua  Komisi Kerawam di wilayah keuskupannya masing-masing.

Terkait salah satu tugas utama Komisi  Kerawam KWI yang  menghadirkan Gereja dalam  bidang sosial-politik, maka   ada  dua  agenda utama PERNAS  2022.  Yakni, membaca peta ekosistem sosial politik dalam dua tahun ke depan menjelang Pemilu 2024 – serta potensi polarisasi politik identitas. Dan, melihat situasi  riil terkini gerakan radikalisme dan intoleransi yang mengancam diversitas kehidupan umat lintas-iman di tanah air.

Menteri Koordinator Polhukam hadir diwakili Asisten Deputi Koordinasi Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik pada  Kemenko Polhukam RI  Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan Direktur Bina Ideologi,  Karakter dan Wawasan  Kebangsaan Kemendagri Drajat Wisnu  Setyawan hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hadir pula, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja; anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022 -2027 August Mellaz.

Direktur  Eksekutif Charta Politika  Totok Yunarto; Direktur  Eksekutif Para Syndicate Yohanes  Ari Nurcahyo; Direktur Litbang  Kompas  Ignatius Kristanto,   Peneliti Kajian Terorisme dari Universitas  Indonesia juga turut membagikan pengalaman dan pemikiran dalam diskusi PERNAS.

Eliminasi Isu Primitif: SARA

Ditemui selepas  memberikan paparan terkait peta kontestasi  pemilu dan elektoral nasional, Totok Yunarto mengatakan:  “Gerakan kerasulan awam perlu terus memperbarui  pendidikan dan  informasi  politik  yang aktual karena pemilu  kita masih jauh dari proses yang – kita anggap—berkualitas,” ujar Totok.

Bahkan, Pemilu di Indonesia, menurut Direktur Charta Politika,  masih berbicara mengenai bagaimana mengelimir calon-calon  pemimpin  yang berpotensi mengembalikan kita ke masa lalu dalam  Pilkada dan  pemilu. “Di masa kemarin pemilu kita masih bicara mengenai isu paling   primitif, yaitu SARA,” ujarnya.

Maka, sebelum kita berbicara mengenai program terbaik buat  bangsa, tegas Totok  perlu memastikan isu-isu primitif  dalam pemilu  harus dielimir terlebih  dahulu . “Di sinilah  peran kerasulan awam yang  berhubungan langsung dengan  rakyat banyak  di setiap daerah untuk memberikan pendidikan dan informasi politik yang tepat,”  tambahnya.

Mengawal Pemilu yang adil, jujur, transparan, tanpa rasa ketakutan disampaikan dengan jernih oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik pada  Kemenko Polhukam RI  Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani: “Pemerintah tidak dapat melakukan ini sendirian. Untuk itu kami mendorong para pemimpin kerasulan awam membantu meneruskannya kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing,” kata Rizal.

Direktur Para  Syndicate Yohanes Ari Nurcahyo menjelaskan, akurasi informasi dalam pendidikan sosial politik masyarakat amat perlu didukung oleh basis data  yang  kuat dan akurat. “Oleh sebab itu,  gerakan, karya, aktifitas kerasulan awam perlu berjalan bersama basis data,” ujar  Ari  yang memimpin sindikasi  kajian-kajian independen dalam   studi kebijakan.

Dalam menyongsong pemilu 2024, Para Syndicate membantu Komisi Kerawam KWI melaksanakan survei internal untuk memetakan kepemimpinan nasional.

Salah satu hasil PERNAS yang direkomendasikan kepada Konferensi Waligereja Indonesia serta umat Katolik adalah mendukung pelaksasaan Pemilu 2024 yang bersih, demokratis, berintegritas,dan tidak diwarnai politik  identitas.

Menandai penutupan PERNAS,  Mgr. Vincentius Sensi  Potokota mempersembahkan misa konselebrasi didampingi perwakilan imam dari regio Jawa dan  regio Kalimantan. (tD/*)