Sun. Nov 22nd, 2026
Luky Yusgiantoro

JAKARTA – Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menegaskan dan mengingatkan pentingnya supremasi konstitusi, integritas kepemimpinan, dan kepentingan rakyat dalam menyikapi dinamika politik nasional, khususnya terkait pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu (22/11/2026), ISKA memandang peristiwa tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola ketatanegaraan. Setiap dinamika kekuasaan, menurut ISKA, harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, etika kehidupan berbangsa, serta kepentingan rakyat dan negara.

ISKA menegaskan, pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan harus dilaksanakan melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Proses tersebut perlu berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.

Lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan diharapkan menjalankan tugas secara profesional dan independen dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Kepastian konstitusional dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

ISKA juga menekankan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semata-mata berkaitan dengan legitimasi politik, tetapi merupakan amanah konstitusional dan tanggung jawab moral kepada rakyat. Karena itu, integritas, kapasitas, kompetensi, rekam jejak, serta komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi pertimbangan utama.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun kepercayaan, merawat keberagaman, memperkuat persatuan, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Jaga stabilitas dan supremasi hukum

ISKA mengingatkan bahwa stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya iklim usaha dan investasi yang sehat.

Dinamika politik yang tidak dikelola secara bijaksana berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan melemahkan kepercayaan dunia usaha, yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat.

Karena itu, para pemimpin politik dan penyelenggara negara diminta mengedepankan sikap kenegarawanan, menjaga kesinambungan pemerintahan, serta memastikan agenda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.

ISKA juga mendorong penguatan etika politik, supremasi hukum, dan akuntabilitas kekuasaan. Hukum harus berlaku adil bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan tidak boleh diperalat untuk kepentingan kekuasaan maupun kelompok tertentu.

ISKA mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, akademisi, pemimpin politik, dan generasi muda menyikapi perkembangan politik secara dewasa, kritis, dan bertanggung jawab. Perbedaan pandangan hendaknya disalurkan melalui dialog bermartabat serta mekanisme hukum dan konstitusional, bukan menjadi pemicu polarisasi, permusuhan, atau kekerasan.

Kepentingan rakyat di atas kekuasaan

ISKA menegaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak semata-mata diukur dari stabilitas kekuasaan, tetapi dari kemampuan negara melindungi martabat manusia, memenuhi hak warga negara, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan.

Ketua Presidium ISKA, Ir. Luky A. Yusgiantoro, PhD menyatakan, ISKA tidak menempatkan diri sebagai bagian dari kepentingan politik praktis maupun kelompok politik tertentu, melainkan sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berkepentingan terhadap tegaknya konstitusi, demokrasi yang sehat, supremasi hukum, dan kesejahteraan rakyat.

ISKA berharap momentum ini menjadi kesempatan untuk memperkuat demokrasi dan etika kehidupan berbangsa. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, mengutamakan pengabdian, serta menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

ISKA mengajak seluruh elemen bangsa merawat persatuan dan memastikan setiap proses politik bermuara pada kebaikan bersama (bonum commune), demi Indonesia yang lebih adil, demokratis, bermartabat, dan sejahtera. (tD)

Related Post