
KUPANG –Dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), membuka kembali persoalan serius tentang keselamatan perempuan, penyalahgunaan relasi kuasa, dan tanggung jawab pejabat publik dalam melindungi masyarakat.
Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur (APPA NTT) mengutuk keras dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang YL. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026, di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Kasus ini telah dilaporkan ke SPKT Polda NTT dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.
Berdasarkan informasi dalam laporan yang disampaikan kepada publik, korban diduga dibawa ke rumah jabatan melalui perantara berinisial EK dengan iming-iming tawaran pekerjaan. Di tempat yang semestinya menjadi simbol pelayanan kepada masyarakat itu, korban mengaku mengalami pencabulan dan pemerkosaan sebanyak dua kali.
Dalam laporan tersebut juga disebutkan adanya pemberian uang Rp3 juta yang diselipkan ke dalam tas korban serta ancaman untuk memutus hubungan kekeluargaan agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut.
Rangkaian dugaan peristiwa ini bukan hanya menyangkut tindak kekerasan seksual. Lebih jauh, kasus tersebut menyoroti bagaimana harapan seorang perempuan muda untuk memperoleh pekerjaan diduga dimanfaatkan melalui relasi kuasa yang timpang.
Jabatan Publik Bukan Alat untuk Menindas
Ketua APPA NTT, Asti Laka Lena, menegaskan bahwa dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah merupakan persoalan serius yang melukai perempuan dan anak di NTT.
Menurutnya, seorang pemimpin daerah seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan justru diduga memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara untuk menjebak perempuan yang sedang memperjuangkan masa depannya.
“Pemimpin daerah seharusnya menjadi pelindung terdepan bagi warganya, bukan justru memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara untuk menjebak mahasiswi yang sedang berjuang mencari pekerjaan,” tegas Asti.
APPA NTT menyatakan berdiri bersama korban dan keluarganya. Organisasi ini juga menolak segala bentuk penyelesaian di luar proses hukum yang berpotensi menghambat pengungkapan perkara.
Bagi APPA NTT, tidak boleh ada kompromi terhadap kekerasan seksual, terlebih jika dugaan perbuatan tersebut melibatkan seseorang yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab publik.
Dewan Penasihat APPA NTT, Romo Leo Mali, melihat kasus ini sebagai persoalan penyalahgunaan kekuasaan sekaligus krisis tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa rumah jabatan merupakan fasilitas negara yang harus dijaga martabat dan fungsinya. “Rumah jabatan adalah ruang publik yang bermartabat, bukan ruang gelap untuk menindas martabat manusia,” ujarnya.
Romo Leo juga mengkritik sikap diam jajaran Pemerintah Kabupaten Kupang di tengah mencuatnya kasus tersebut. Menurut dia, masyarakat tidak boleh membangun sikap permisif terhadap dugaan kejahatan hanya karena pihak yang dilaporkan memiliki jabatan atau kekuasaan.
Ia meminta aparat penegak hukum membuktikan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun, tanpa membedakan kedudukan sosial maupun politik.
Korban Tidak Boleh Menghadapi Trauma Sendirian
Di balik proses hukum yang sedang berjalan, ada seorang perempuan muda yang membutuhkan perlindungan. Ia bukan sekadar nama dalam laporan kepolisian, melainkan manusia yang memiliki tubuh, harga diri, harapan, dan masa depan.
Dampak kekerasan seksual tidak berhenti ketika peristiwa itu berakhir. Korban dapat menghadapi trauma psikologis, tekanan sosial, intimidasi, bahkan stigma dari lingkungan sekitarnya. Tidak jarang, perempuan yang mengalami kekerasan justru harus berjuang menghadapi pertanyaan dan penilaian masyarakat yang menyudutkan dirinya.
Karena itu, perlindungan korban menjadi sama pentingnya dengan pengungkapan perkara.
Dewan Penasihat APPA NTT, Pdt. Mery Kolimon, menekankan bahwa negara, gereja, dan masyarakat sipil harus hadir mendampingi korban agar tidak berjuang sendirian.
“Kekerasan seksual menghancurkan tubuh, jiwa, dan harapan masa depan seorang perempuan muda. Negara, gereja, dan seluruh elemen masyarakat sipil wajib hadir mendampingi korban agar tidak berjuang sendirian menghadapi intimidasi maupun stigma sosial,” katanya.
Ia juga meminta agar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diterapkan secara konsisten. Peran pihak perantara yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut juga perlu diusut secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Tujuh Tuntutan
Atas kasus tersebut, APPA NTT menyampaikan tujuh tuntutan.
Pertama, mendesak Polda NTT memproses laporan polisi secara profesional, cepat, transparan, dan independen dengan menerapkan UU TPKS.
Kedua, meminta penyidik segera mengamankan rekaman CCTV Rumah Jabatan Bupati Kupang pada 11 November 2026 serta memeriksa petugas Satpol PP dan ajudan yang bertugas malam itu. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga bukti dan memastikan seluruh fakta terungkap.
Ketiga, mengusut peran perantara berinisial EK dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam modus tawaran pekerjaan maupun dugaan upaya membungkam korban.
Keempat, mendesak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NTT mengambil langkah penonaktifan sementara Bupati Kupang selama proses hukum berlangsung. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang, intimidasi terhadap saksi, dan intervensi penyidikan.
Kelima, meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT memberikan perlindungan darurat serta pendampingan hukum, medis, dan psikologis kepada korban, keluarga, dan saksi.
Keenam, meminta Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Kompolnas melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan.
Ketujuh, mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kupang tidak mengintervensi proses hukum serta mengajak media dan masyarakat menjaga kerahasiaan identitas korban. APPA NTT mengingatkan agar tidak terjadi penyebaran informasi yang menyesatkan maupun tindakan menyalahkan korban (victim blaming).
APPA NTT menyatakan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan laporan korban atau menghambat proses pencarian keadilan.
Kasus ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat perlindungan perempuan. Kesempatan kerja tidak boleh menjadi umpan untuk mengeksploitasi perempuan. Jabatan tidak boleh menjadi alat untuk menguasai tubuh dan kehidupan orang lain.
Lebih dari itu, masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap perempuan. Perempuan bukan objek yang dapat direndahkan, dimanfaatkan, atau dibungkam. Mereka memiliki hak yang sama untuk bekerja, belajar, menentukan masa depan, dan hidup dengan aman serta bermartabat.
Keadilan bagi korban bukan hanya urusan satu keluarga atau satu organisasi. Ini adalah tanggung jawab negara dan seluruh masyarakat. Sebab, ketika perempuan tidak aman di ruang yang seharusnya melindunginya, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan seorang korban, melainkan juga martabat dan rasa kemanusiaan kita bersama.*

