Tue. Nov 17th, 2026
Ketum dan Sekum PGI

JAKARTA – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyerukan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga demokrasi, menegakkan supremasi hukum, menghormati kebebasan berpendapat, serta mengutamakan kepentingan rakyat di tengah meningkatnya ketegangan politik nasional.

Seruan tersebut disampaikan PGI melalui pesan pastoral dan seruan moral yang ditandatangani Ketua Umum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty dan Sekretaris Umum Pdt. Darwin Darmawan di Jakarta, 15 November 2026.

PGI juga menyoroti pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) dan Presiden. MPR RI menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak 12 November 2026.

PGI menghormati langkah tersebut sebagai keputusan melalui jalur konstitusional. Organisasi ini berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, secara transparan, tepat waktu, serta mengutamakan integritas dan kepentingan bangsa, bukan sekadar kompromi kekuasaan.

PGI menilai peristiwa ketatanegaraan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan politik, tajamnya perbedaan pandangan masyarakat, dan gelombang aksi penyampaian aspirasi. Sementara itu, masyarakat masih menghadapi persoalan kesejahteraan, keterpurukan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan.

Dalam pesan pastoralnya, PGI mengingatkan bahwa iman Kristen tidak terpisahkan dari tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Karena itu, gereja dipanggil bukan hanya mendoakan bangsa dan para pemimpin, tetapi juga menyuarakan kebenaran dan mengingatkan pemerintah ketika terjadi ketidakadilan.

PGI mengajak gereja-gereja dan umat Kristen untuk menjaga suara profetis secara jujur dan penuh kasih. Sikap kritis terhadap pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kebijakan yang merugikan rakyat merupakan bentuk kepedulian terhadap bangsa, bukan permusuhan.

Gereja juga diminta tidak terjebak dalam polarisasi politik. Perbedaan pilihan dan pandangan politik di antara umat harus dihormati. Gereja hendaknya tetap menjadi rumah bersama dan tidak menjadi alat kepentingan kelompok politik tertentu.

Selain itu, PGI mengajak umat merawat persaudaraan kebangsaan, membuka ruang dialog lintas iman, serta bijaksana menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian. Gereja juga didorong menunjukkan solidaritas kepada korban kekerasan, masyarakat terdampak kebakaran hutan, masyarakat adat, dan kelompok rentan.

Desak Hentikan Kriminalisasi Kritik

Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, PGI mendesak penghentian kriminalisasi, intimidasi, dan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap warga, aktivis, mahasiswa, jurnalis, akademisi, serta tokoh agama yang menyampaikan kritik secara damai.

PGI juga meminta pembebasan mereka yang ditahan semata-mata karena menyampaikan pendapat. Setiap proses hukum harus berlangsung secara adil, transparan, tidak tebang pilih, bebas dari intervensi politik, dan disertai pendampingan hukum.

Dugaan kekerasan oleh aparat, menurut PGI, harus diusut secara independen dan terbuka dengan melibatkan Komnas HAM. Hasil penyelidikan perlu diumumkan kepada publik, sementara pelaku, termasuk pemegang tanggung jawab komando, harus diproses sesuai hukum dan hak-hak korban dipulihkan.

PGI menegaskan, kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara, bukan ancaman bagi negara. Pemerintah juga diminta tidak serta-merta melabeli aspirasi masyarakat sebagai tindakan makar atau gerakan yang ditunggangi pihak tertentu.

Dalam aspek demokrasi, PGI menekankan pentingnya supremasi sipil. Institusi pertahanan tidak boleh ditarik ke dalam urusan keamanan dan ketertiban sipil di luar batas yang ditetapkan undang-undang. PGI juga menolak kebijakan yang memperluas peran militer ke ranah sipil tanpa kendali demokratis yang jelas.

Karhutla dan Pelayanan Rakyat Jadi Prioritas

Di tengah dinamika politik, PGI meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan. Penanganannya harus menjadi prioritas nasional, disertai jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak dan pemulihan lingkungan berkelanjutan.

PGI juga mendesak audit kepatuhan terhadap perusahaan pemegang konsesi di wilayah rawan kebakaran. Perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan harus dikenai sanksi tegas, termasuk pencabutan izin dan kewajiban memulihkan lingkungan.

Selain persoalan lingkungan, PGI mengingatkan agar konflik politik tidak mengganggu pelayanan negara kepada rakyat. Anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik jangka pendek.

Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta tetap bekerja optimal, transparan, dan akuntabel, terutama dalam melayani masyarakat miskin, kelompok rentan, serta warga di wilayah terpencil dan terluar.

Menutup pesan pastoralnya, PGI mengutip ajaran Yesus dalam Matius 5:9, “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.”

PGI menegaskan, perdamaian sejati bukanlah ketenangan yang dipaksakan, melainkan perdamaian yang berakar pada keadilan, kasih, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

“Indonesia adalah rumah bersama yang dipercayakan Tuhan untuk kita rawat,” demikian penegasan PGI sembari mengajak seluruh elemen bangsa memelihara pengharapan, memperjuangkan keadilan, dan menjaga persaudaraan di tengah berbagai ketegangan dan ketidakpastian. (tD)

Related Post