Emanuel Dapa Loka, salah satu warga negara yang sudah mulai tersinggung
Saya tertawa membaca status seorang teman yang berbunyi, “Tuhan lebih santai di negara atheistis.” Tertawa bukan karena kalimat itu pasti benar, melainkan karena satirnya terasa begitu menggelitik.
Mengapa? Karena orang-orang yang hidup di negara atheistis sudah sejak awal menyatakan sikapnya secara terbuka: mereka tidak mengakui Tuhan. Titik. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada kewajiban menyebut nama Tuhan dalam setiap pidato, sumpah, atau seremoni. Mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai stempel moral bagi segala urusan publik.
Kalaupun suatu hari mereka berubah pikiran, sebagai Yang Maharahim, Tuhan tentu tidak membutuhkan birokrasi untuk menerima mereka kembali. Pintu selalu terbuka bagi siapa pun yang datang dengan ketulusan.
Bangsa Religius
Berbeda dengan negara yang mengaku berketuhanan seperti Indonesia. Kita bangga menyebut diri sebagai bangsa religius. Dari mimbar rumah ibadah, ruang rapat, panggung politik, hingga kolom media sosial, ajaran agama mengalir deras. Ayat-ayat Kitab Suci dikutip dengan fasih, kadang lebih cepat daripada membaca isi laporan keuangan negara.
Orang Indonesia juga termasuk yang paling mudah tersinggung jika ada yang dianggap “melecehkan” Tuhan. Banyak yang dengan gagah berani tampil sebagai pembela Tuhan, seolah-olah Yang Mahakuasa sedang membutuhkan pengacara. Padahal, jika Tuhan benar-benar Mahakuasa, mungkin justru manusialah yang lebih membutuhkan pembelaan di hadapan Tuhan.
Nama Tuhan hadir di mana-mana. Dari pejabat level paling bawah hingga mereka yang seolah hendak menyundul langit, semua mengangkat sumpah ketika dilantik. Sumpah itu diucapkan atas nama Tuhan. Hampir setiap peresmian, pembukaan acara, hingga rapat koordinasi diawali dengan doa yang panjang.
Kadang menggunakan bahasa yang bahkan tidak dipahami oleh sebagian besar hadirin, pun oleh yang mengucapkan. Yang penting terdengar khusyuk dan “suci”.
Dari Gaji? Omong Kosong!
Ironinya, justru di tengah banjir simbol keagamaan itu, Tuhan tampaknya tidak pernah benar-benar diberi ruang. Sebab yang diucapkan sering kali bertolak belakang dengan yang dikerjakan.
Bahkan bukan mustahil, ketika tangan masih terangkat mengucapkan sumpah, pikiran sudah sibuk menyusun strategi paling efektif untuk merampok uang rakyat.
Mau bukti? Tidak lama setelah menjabat, harta kekayaan melonjak secara ajaib. Dari gaji? Omong kosong!
Lihat pula berbagai program yang diluncurkan atas nama pelayanan kepada rakyat—mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN), hingga berbagai proyek kesejahteraan lainnya.
Niatnya terdengar mulia. Namun belum lama berjalan, sudah muncul berita tentang penyimpangan, dugaan korupsi, atau praktik rente yang menggerogoti tujuan awalnya. Seolah setiap kebijakan publik lebih cepat menemukan pencuri daripada menemukan manfaatnya. Meja makan anak miskin mereka rapok dengan rakus seperti babi yang kelaparan.
Salin Sandera
”Hebatnya”, semua itu berlangsung dalam jejaring saling menyandera antarelit, bahkan antarlembaga. Masing-masing memegang rahasia pihak lain sehingga tak seorang pun sungguh-sungguh berani membersihkan kandangnya sendiri.
Dari waktu ke waktu mereka kembali bersumpah akan melakukan reformasi, pemberantasan korupsi, dan pelayanan kepada rakyat. Namun belum jauh melangkah, mereka kembali tercebur ke lumpur yang sama.
Di titik inilah satir di awal tulisan ini terasa pahit. Barangkali Tuhan memang lebih santai di negara atheistis karena di sana nama-Nya tidak dipakai setiap hari untuk membungkus kemunafikan.
Yang membuat Tuhan “pusing” bukanlah mereka yang terus terang berkata tidak percaya, melainkan mereka yang berkali-kali menyebut nama-Nya sambil berkali-kali mengkhianati makna yang mereka ucapkan sendiri.
Filsuf Denmark, Søren Kierkegaard, pernah mengingatkan bahwa bahaya terbesar agama bukanlah ketika orang meninggalkannya, melainkan ketika orang merasa sudah menjadi religius hanya karena menjalankan formalitas.
Dalam Practice in Christianity (1850), ia menulis bahwa kekristenan dapat berubah menjadi ilusi ketika hanya menjadi identitas sosial tanpa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Kritik Kierkegaard ini melampaui konteks agamanya sendiri: simbol dan pengakuan tidak pernah cukup jika tidak disertai integritas moral.
Nada serupa juga terdengar dari Friedrich Nietzsche. Dalam Twilight of the Idols (1889), ia menyatakan, “I mistrust all systematizers…” dan di berbagai karyanya ia berulang kali mengecam kemunafikan moral—yakni ketika nilai-nilai luhur dipakai sebagai topeng untuk mengejar kekuasaan atau kepentingan pribadi.
Kritik Nietzsche bukan sekadar serangan terhadap agama, melainkan terhadap manusia yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi, bukan sebagai jalan pembentukan karakter.
Kalau semua praktik mencuri, merampok, menipu, dan bersiasat dibiarkan terus berlangsung—bahkan dilakukan secara lebih canggih oleh mereka yang justru diberi mandat untuk mencegahnya—maka yang tersinggung pada akhirnya bukan lagi Tuhan, melainkan rakyat.
Dan sejarah menunjukkan bahwa kesabaran rakyat selalu mempunyai batas. Ketika kemarahan kolektif mencapai titik didihnya, revolusi bukan lagi sekadar teori.
Atau, meminjam istilah yang sedang populer, bisa saja terjadi sebuah “penepalan”: saat warga Nepal memutuskan bahwa kemarahan harus diwujudkan menjadi tindakan politik yang revolusioner.
Semoga kita tidak perlu sampai ke sana. Sebab bangsa ini tidak kekurangan doa, tidak kekurangan sumpah, dan tidak kekurangan ayat. Yang masih sangat kurang adalah keberanian untuk hidup sesuai dengan semua itu.
Mungkin benar satir tadi: Tuhan lebih santai di negara atheistis. Sebab yang paling melelahkan bagi Tuhan barangkali bukan menghadapi orang yang tidak percaya kepada-Nya, melainkan menghadapi orang-orang yang tak pernah berhenti menyebut nama-Nya sambil terus-menerus mengkhianati-Nya.*