Ketua Umum PATRIA, Gustaf Tamo Mbapa: Politik dan Demokrasi Seringkali jadi Ajang Merampok Uang Rakyat

108
Agustinus Tamo Mbapa, Ketua Umum PATRIA. (Foto: DL)

Ketika menyampaikan Pidato Politik pada Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Alumni Marga Siswa Republik Indonesia (PATRIA) di Gedung Djuang, Jakarta Pusat pada 12 Agustus 2022, Ketua Umum PATRIA Agustinus Tamo Mbapa dengan tegas mengatakan bahwa politik dan demokrasi masih menjadi ajang merampok uang rakyat.

“Politik dan Demokrasi langsung berwajah ganda, melahirkan kekuasaan politik dan sering sekali kekuasaan menjadi ajang membangun gerbong kejahatan untuk merampok uang rakyat,” kata Gustaf.

Gustaf menunjuk bukti, yakni banyaknya pejabat dan politisi yang terjerat korupsi. Bersamaan dengan itu tambahnya, keadilan sosial masih mengalami cobaan di mana mana.

Pria asal Sumba, NTT ini mengingatkan para pelaku politik untuk memihak rakyat dengan menghindari tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. “Politik dan Demokrasi 2024 perlu memperkuat etika politik yang bersih, cerdas, santun, beradab, beretika, dan etika kebangsaan,” tegasnya.

Dia pun mengajak para anggota PATRIA untuk berusaha mengabdi bangsa dan Gereja dengan sungguh-sungguh. “Mari perkuat kelembagaan PATRIA, membuat program yang berguna untuk rakyat, menjadi voice of the voiceless, menyuarakan orang-orang tersingkirkan dan pencari keadilan,” kata Gustaf lagi.

Agustinus Tamo Mbapa menandatangani dokumen pelantikan disaksikan Sekretaris Eksekutif KWI Romo Yohanes Kurnianto Jeharut Pr dan para pengurus lainnya. (Foto: EDL)

Pada kesempatan yang sama, Gustaf menjelaskan bahwa PATRIA lahir pada tanggal 1 Juni 2021. Bagi Gustaf, tanggal 1 Juni adalah “tanggal yang suci dan keramat” sebab merupakan hari lahirnya Pancasila yang adalah dasar, ideologi negara, perekat bangsa dan penjaga kesatuan bangsa Indonesia. “Karena itulah, PATRIA menjadi anak kandung Pancasila,” katanya yang disambut riuh tepuk tangan peserta.

Jelas Gustaf lagi, PATRIA didampingi notaris Fransiskus Holo Piran telah berproses dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menjadi organisasi berbadan hukum. “Pada tanggal 8 Juni 2022, PATRIA resmi diakui negara melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bernomor AHU-0005564.AH.01.07.TAHUN 2022,” jelasnya.

Menyinggung Pancasila, Gustaf mengatakan, dalam rentang 77 tahun Indonesia Merdeka, masih ada perdebatan tentang ideologi, politik identitas, yang mencoba merusak kohesi social melalui peristiwa dan perilaku anti kemanusiaan.

Dalam pada itu lanjut Gustaf, martabat manusia direndahkan oleh kepentingan pragmatis. Masih ada pihak-pihak tertentu yang mencoba berusaha mencerai beraikan kesatuan Republik Indonesia.

Dalam semangat menjaga Pancasila kata Gustaf, PATRIA sebagai Ormas resmi negara yang mewadahi alumni PMKRI akan berada dalam satu meja perjuangan bersama para ormas alumni Kelompok Cipayung dan para ormas lainnya. (tD)