Oleh Emanuel Dapa Loka, Wartawan dan penulis biografi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampaknya tidak bisa menyembunyikan kemarahannya saat menyampaikan pidato pada pembukaan Rakerna PDIP pada 21 Juni 2022.
Saking marahnya, kepada kader yang dia nilai bermanuver untuk menjadi Capres 2024 dan bermain dua atau tiga kaki, Megawati tebarkan ancaman pemecatan. Mundur atau dipecat!
Mendengar ancaman tersebut, orang langsung bisa menebak siapa yang menjadi sasaran tembak Megawati itu. Ya, Ganjar Pranowo!
Megawati pasti sudah tahu banyak relawan independen yang mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Capres 2024. Dan rupanya, ini dipandang sebagai bagian dari aksi maneuver itu.
Alasan Megawati, ia ingin tegak lurus pada aturan partai bahwa yang berhak menentukan calon presiden dari PDIP hanyalah dirinya sebagai Ketua Umum. Hak ini dia sebut sebagai hak prerogatif atau hak istimewanya yang diberikan partai.
Dengan begitu, kalau dia sudah bersabda tentang Capres PDIP, maka tidak ada satu orang pun kader PDIP yang boleh berseberangan. Risikonya jelas, pemecatan!
Realitas Hari ini
Bahwa Ketum PDIP memiliki hak prerogatif, itulah aturan demokrasi ala PDIP, dan semua orang mahfum. Lantas, apakah hak prerogatif itu meniadakan hak prerogatif rakyat yang mengekspresikan suara hatinya? Semestinya, tidak!
Hak prerogatif Ketum PDIP semestinya merupakan refleksi atau pantulan hati nurani rakyat. Hal ini harus menjadi pertimbangan amat penting. Sekali saja menggunakan hak prerogatif secara tidak tepat, maka taruhannya sangat besar. Mengapa? Sebab sekali lagi, rakyat juga memiliki hak prerogatif sendiri yang sama sekali tidak bisa dilawan siapa pun, juga oleh Megawati bersama partainya.
Melalui berbagai survei dari sejumlah lembaga survei kredibel, rakyat telah mencicil hak prerogatif mereka itu. Melalui survei itulah kelihatan dengan jelas kepada siapa rakyat akan menjatuhkan pilihan mereka. Ganjar! Mereka ini adalah konstituen PDIP.
Mestinya, setelah menyampaikan ada kadernya yang bermanuver, Megawati juga perlu menyampaikan apresiasinya kepada rakyat Indonesia. Bisa saja mengatakan: “PDIP gitu loh! PDIP kaya dengan kader yang potensial. Ini terjadi karena kami konsisten dengan kaderisasi. Dan karena itulah Rakernas ini kami adalah di sekolah partai.”
Hal lain lagi, Megawati sangat mengambil pusing dengan lirikan partai lain kepada kadernya. Pertanyaannya, mengapa “perhatian” partai lain itu tidak dijadikan sebagai kekuatan atau senjata yang bisa “dijual” kepada rakyat bahwa kadernya mendapat apresiasi, bahwa belum apa-apa kadernya bukan lagi milik PDIP sendiri, tetapi sudah menjadi milik bangsa ini secara lintas partai?
Adalah sebuah kebanggaan sebuah keluarga sebenarnya bahwa anaknya dibanggakan oleh orang lain, apalagi kebanggaan itu didukung oleh data yang jelas.
Tadinya, saya mengira bahwa “penolakan” atau “serangan” terhadap Ganjar yang terjadi secara sporadis dari orang-orang PDIP sendiri hanyalah manuver atau bahkan “drama” untuk menarik perhatian masyarakat kepada sosok Ganjar, seperti yang terjadi pada Jokowi pada pencapresannya pada periode pertama.
Namun, melihat pidato Megawati pada pembukaan Rakernas itu, dugaan saya mulai tergerus. Ini serius kataku.
Sekali lagi, memang Megawati sendiri tidak menyebut nama Ganjar sebagai kader yang dia maksud sebagai orang yang bermanuver dan karenanya akan diusir atau dipecat, tetapi siapa pun akan menangkap bahwa Ganjarlah yang dimaksud.
Anehnya, gerakan Puan di berbagai pelosok Indonesia dengan memasang baliho berukuran besar sama sekali tidak dipandang sebagai manuver. Mirisnya, sudah bermanuver secara nasional pun, elektabilitas Puan belum beranjak dari papan bawah. Mestinya, realitas ini menjadi cermin raksasa untuk berkaca.
Lihatlah! Berbagai dukungan untuk Ganjar itu datangnya dari para relawan. Relawan itu berbeda dengan tim sukses.
Sebenarnya, Ganjar sendiri belum pernah mengatakan secara terbuka bahwa dia akan maju sebagai Capres. Dia malah mengatakan akan tegak lurus dengan hak prerogatif Ketumnya. Lantas, mengapa harus diserang secara terbuka?
Saya kira, dan ini benar adanya, dukungan rakyat melalui berbagai relawan adalah bentuk sangat konkret dari hak prerogatif mereka dalam menentukan pilihan.
Jika nanti oleh karena hak prerogatifnya, Megawati menunjuk orang lain, apalagi menunjuk putrinya Puan Maharani yang tingkat elektabilitasnya masih sangat rendah menjadi Capres PDIP, maka inilah prahara.
Intuisi Politik Megawati
Meski begitu, Megawati adalah politisi senior yang tangguh dan amat berpengalaman, juga memiliki instuisi politik yang tajam. Ketajaman intuisinya itu setidaknya telah terbukti ketika dua kali menunjuk Jokowi menjadi Capres PDIP dan ternyata berhasil. Bahkan begitu berhasilnya Jokowi, sebagian rakyat bersuara agar Jokowi menjadi presiden tiga periode.
Tumpuan rakyat adalah intusi Megawati. Tetap bersikeras menunjuk Puan atau Ganjar? Walau hak itu merupakan hak prerogatif, pasti Megawati mendengarkan orang-orang terdekatnya dan membaca dinamika yang bergerak di tengah-tengah masyarakat.
Sekali lagi, ingat! Rakyat adalah pemilik mutlak hak prerogatif itu. Jangan sampai rakyat bernyanyi Don’t Cry for Me Megawati sebagai adaptasi dari lagu Don’t Cry for Argentina—karya Andrew Lloyd Webber untuk mengenang Evita Peron dan dipopulerkan oleh Madonna—sambil ramai-ramai nginthil Ganjar.
Saat ini partai tak lebih dari kendaraan politik. Figurlah yang terpenting.*