Oleh Pater Andreas Suhana Nitiprawiro, CSsR, Mantan Pastor Paroki Homba Karipit, kini tinggal di Yogyakarta
Jika ada yang berpendapat bahwa judul “Paradoks Sumba” merupakan adaptasi dari Paradoks Indonesia, judul buku Prabowo Subianto yang terbit pada tahun 2017, tidak apa-apa. Gagasan besar memang sering lahir dari dialog dengan gagasan-gagasan sebelumnya.
Lagi pula, sangat mungkin Prabowo sendiri tidak memulai istilah itu dari ruang hampa. Jauh sebelumnya, ilmuwan politik Vedi R. Hadiz dan Richard Robison telah menggunakan frasa The Indonesian Paradox dalam sebuah artikel akademik pada tahun 2005 untuk menjelaskan kontradiksi antara reformasi ekonomi dan konsolidasi politik di Indonesia yang belum sepenuhnya liberal.
Dan mungkin saja mereka pun terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran yang mendahuluinya. Begitulah perkembangan ilmu pengetahuan dan gagasan: saling menginspirasi dan saling memperkaya.
Paradoks Sumba
Dengan semangat yang sama, saya meminjam istilah “Paradoks” untuk membaca realitas Sumba. Bukan untuk membandingkan Sumba dengan Indonesia, melainkan untuk menggambarkan kenyataan yang setiap hari kita saksikan: sebuah pulau yang begitu kaya akan alam, budaya, dan nilai-nilai kehidupan, tetapi pada saat yang sama masih bergumul dengan kemiskinan, keterbatasan, dan berbagai persoalan sosial.
Di situlah letak Paradoks Sumba—keindahan dan tantangan berjalan berdampingan, harapan dan kenyataan sering kali saling berhadapan.
Pulau Sumba dianugerahi bentang savana yang luas, pantai-pantai yang memukau, kuda Sandalwood yang legendaris, tenun ikat yang bernilai tinggi, serta budaya yang begitu kaya hingga memikat perhatian dunia. Sumba adalah sebuah anugerah.
Namun, di balik keindahan itu, tersimpan kenyataan yang tidak selalu seindah pemandangannya. Masih banyak keluarga hidup dalam kemiskinan. Air bersih belum menjangkau semua kampung. Jalan, pendidikan, layanan kesehatan, dan angka stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang entah kapan akan dituntaskan. Kekayaan alam belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan masyarakat. Inilah paradoks pertama Sumba.
Paradoks berikutnya tampak dalam denyut kehidupan sehari-hari. Di Waingapu, Waikabubak, atau Weetebula, modernitas semakin terasa dengan hadirnya hotel, kafe, internet, dan telepon pintar.
Namun, hanya beberapa kilometer dari pusat kota, masyarakat masih hidup dalam rumah adat, menjaga kubur-kubur megalitik, serta melestarikan ritual seperti Pasola dan Wulla Poddu.
Modernitas dan Tradisi
Di Sumba, modernitas dan tradisi bukanlah dua dunia yang saling meniadakan. Keduanya berjalan berdampingan. Tidak mengherankan bila kita menjumpai seseorang yang menggenggam telepon pintar di satu tangan, sementara di tangan lainnya tergenggam tombak.
Paradoks juga terlihat dalam sektor pariwisata. Sumba sering disebut sebagai “Bali Baru”, walau sebutan ini kurang cocok karena terkesan nebeng Bali.
Resort bertaraf dunia berdiri megah, wisatawan mancanegara datang menikmati ombak Nihiwatu dan keindahan alamnya. Namun, tidak semua manfaat ekonomi mengalir sampai kepada masyarakat desa.
Masih ada kampung yang kekurangan guru, puskesmas, air bersih, bahkan kesempatan kerja yang layak. Pariwisata berkembang, tetapi kesejahteraan belum selalu mengikuti.
Wajah Khas
Dalam kehidupan beriman pun Sumba menghadirkan wajah yang khas. Mayoritas masyarakat memeluk agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Gereja bertumbuh, pelayanan pastoral menjangkau pelosok, dan banyak imam, suster, bruder, serta para misionaris mengabdikan hidup mereka bagi masyarakat.
Namun pada saat yang sama, penghormatan kepada leluhur dan adat Marapu tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas masyarakat. Ini bukan sekadar persoalan memilih antara agama dan adat, melainkan bagaimana keduanya terus berdialog dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, dari sekian banyak paradoks itu, ada satu yang paling menyentuh hati: woleka.
Woleka bukan sekadar pesta adat. Ia adalah lambang persaudaraan, solidaritas, penghormatan kepada leluhur, sekaligus mekanisme sosial yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam woleka, seluruh kampung bergotong royong. Orang saling membantu, saling memberi, dan mempererat persaudaraan. Nilai-nilai luhur itu patut dihargai.
Namun di sisi lain, woleka sering menjadi beban ekonomi yang sangat berat. Demi menjaga kehormatan keluarga, tidak sedikit orang menjual sawah, menggadaikan kebun, atau berutang agar mampu memotong puluhan kerbau dan babi.
Dalam budaya timbal balik yang kuat, apa yang diberikan hari ini harus dibalas pada kesempatan berikutnya. Hewan ternak menjadi semacam “tabungan sosial” yang harus terus diputar demi menjaga martabat keluarga.
Warisan Utang
Akibatnya, tidak sedikit keluarga yang mewariskan utang kepada anak cucunya. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, modal usaha, atau penyediaan air bersih habis dalam beberapa hari pesta. Bahkan, ada anak yang harus berhenti sekolah karena orang tuanya tidak lagi memiliki biaya setelah menyelenggarakan woleka.
Pertanyaan yang patut kita renungkan bukanlah apakah adat ini harus dihapus? Woleka adalah identitas budaya Sumba yang harus tetap dijaga. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menjaga nilai luhur adat tanpa membiarkan masyarakat semakin terpuruk secara ekonomi.
Mengapa tidak mulai membangun kesadaran baru bahwa satu ekor kerbau atau beberapa ekor babi sudah cukup sebagai simbol penghormatan? Bukankah makna syukur tidak diukur dari banyaknya hewan yang dipotong, melainkan dari ketulusan hati?
Kehormatan Keluarga
Bukankah kehormatan sebuah keluarga juga dapat diukur dari anak-anaknya yang berpendidikan, keluarganya yang sehat, peternakannya yang berkembang, dan masa depannya yang lebih baik?
Gereja di Sumba telah lama mengajak masyarakat berdialog mengenai hal ini. Gereja tidak bermaksud menghapus adat, tetapi membantu agar adat tetap menjadi sumber kehidupan, bukan sumber penderitaan. Menghormati leluhur tidak harus berarti mengorbankan masa depan anak cucu.
Namun, tanggung jawab ini tidak boleh dibebankan kepada Gereja semata. Pemerintah daerah dan para wakil rakyat juga memikul tanggung jawab moral yang besar. Mereka dipilih oleh rakyat, dipercaya oleh rakyat, dan dibiayai oleh uang rakyat.
Karena itu, mereka dituntut bukan hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga membangun kesadaran sosial, memperkuat ekonomi masyarakat, menghadirkan pendidikan yang bermutu, serta menciptakan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada keluarga kecil di kampung-kampung.
Sudah saatnya para pemimpin bertanya kepada diri sendiri: apakah jabatan yang mereka emban sungguh telah menjadi sarana pelayanan, atau justru menjadi jalan menuju kenyamanan pribadi? Sebab kesejahteraan seorang pemimpin kehilangan maknanya ketika rakyat yang dipimpinnya masih bergumul dengan kemiskinan, kekurangan gizi, dan masa depan yang tidak menentu.
Karena Cinta
Saya menulis refleksi ini bukan karena membenci adat Sumba. Justru sebaliknya. Saya menulis karena mencintai Sumba. Saya ingin melihat adat tetap terawat, tetapi juga ingin melihat anak-anak Sumba tumbuh sehat, bersekolah tinggi, memiliki pekerjaan yang layak, dan hidup lebih sejahtera.
Paradoks Sumba tidak boleh menjadi takdir. Ia harus menjadi panggilan untuk berubah. Perubahan itu tidak berarti meninggalkan budaya, tetapi memurnikan makna budaya agar tetap menjadi berkat bagi kehidupan.
Kiranya semangat SEHATI menjadi jalan bersama: Sehat Ekonomi, Hidup Aman, Teguh Iman. Sebab Sumba akan menjadi semakin agung bukan hanya karena keindahan alam dan kekayaan budayanya, melainkan karena masyarakatnya mampu menjadikan warisan leluhur sebagai kekuatan untuk membangun masa depan, bukan sebagai beban yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.*