Oleh Emanuel Dapa Loka
Judul panjang di atas saya ”culik” dari larik puisi penyair legendaris Rendra berjudul Orang-orang Miskin yang tersua dalam buku berjudul Potret Pembangunan dalam Puisi.
Penggalan dua baris lirik tersebut ditulis penyair Rendra pada 4 Februari 1978. Namun mendengar berita naas nan menyayat hati tentang seorang bocah kelas IV SD dari Desa Naruwolo, Ngada, NTT, yang mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan pena, lirik itu terasa seperti baru ditulis kemarin sore.
Pesan tragedi tersebut jelas: kekayaan yang mengabaikan penderitaan sesama adalah ilusi moral.
Tragika tersebut semestinya mengentak nurani, dan memaksa kita membangun tekad baru untuk menghentikan tragedi semacam ini.
Peristiwa ini bukan sekadar kabar duka. Ia adalah cermin retak yang memantulkan wajah asli republik ini. Sebuah negeri yang gemar menyebut dirinya kaya raya, tetapi gagal memastikan alat tulis sampai ke tangan seorang anak.
Gelombang Empati
Gelombang empati pun mengalir. Linimasa dipenuhi ungkapan duka dan keprihatinan. Semua itu, tentu saja baik. Namun seperti yang berulang kali kita saksikan, empati sering kali berhenti sebagai perasaan, bukan menjelma tindakan.
Prihatin saja tidak cukup. Tragedi ini menuntut kejujuran kolektif: kita gagal! Ya, gagal sebagai keluarga. Gagal sebagai tetangga. Gagal sebagai komunitas beriman, dan sebagai negara—dari level paling rendah hingga tertinggi.
Ironi ini kian terasa ketika mengingat betapa lancarnya frasa “pengentasan kemiskinan” meluncur dari mulut para pejabat dan elite publik. Program demi program diumumkan, angka-angka dipresentasikan, dan slogan-slogan optimistis digaungkan atau malah dimuntah-muntahkan.
Namun di lapangan, kemiskinan akut masih dianggap biasa, bahkan wajar. Maka retorika itu, pada akhirnya, terdengar seperti basa-basi yang benar-benar basi dan bau.
Ekonom pembangunan Universitas Indonesia, Prof. Faisal Basri (alm.), pernah menyebut kemiskinan di Indonesia sebagai “kemiskinan struktural yang dipelihara oleh ketimpangan dan pembiaran.”
Menurutnya, masalah utama bukan semata ketiadaan sumber daya, melainkan kegagalan distribusi dan absennya kepekaan sosial dalam kebijakan publik. Indonesia kaya secara statistik, tetapi miskin dalam keberpihakan.
Tragedi di Ngada itu semakin mempertegas bahwa kemiskinan ekstrem sering luput dari radar negara karena negara belum benar-benar mau dan mampu hadir dalam perjuangan konkret rakyatnya. Inilah wajah paling telanjang dari kegagalan pemerintah dan sistem sosial kita.
Karena itu, sebagai manusia yang bertetangga, kata “peduli” harus kita dikonkretkan. Kita tidak boleh lagi menutup telinga, mata, hati, dan pikiran terhadap kondisi riil tetangga kita. Menganggap biasa tetangga yang serba kekurangan adalah bentuk kekerasan yang sunyi.
Bisa jadi kita sendiri juga hidup dalam keterbatasan. Namun jika benar-benar tak mampu membantu, setidaknya kita bisa menyuarakannya kepada tetangga lain atau perangkat RT. Dan perangkat RT pun tidak boleh menganggap kemiskinan akut sebagai sesuatu yang lumrah.
Kita semestinya menyadari dengan sederhana namun sungguh-sungguh bahwa kita memiliki tanggung jawab atas hidup tetangga kita. Dalam ungkapan yang lebih “suci”: Homo sacra res homini—manusia adalah makhluk yang suci bagi sesamanya—dan karenanya kita harus saling menaruh tanggung jawab.
Selama masih ada anak yang putus asa karena kemiskinan, selama itu pula kita belum pantas menyebut diri sebagai bangsa yang peduli, apalagi kaya. Sebaliknya, kita adalah bangsa yang miskin secara moral dan tanggung jawab etis.*
Celestino Reda 
redaksi