Salah satu masalah yang dunia pendidikan alami di Kota Bekasi adalah kurangannya tenaga guru dalam jumlah yang besar.
Seperti diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Uu Saiful Mikdar, pihaknya kekurangan tenaga guru sebanyak 1.600 orang untuk mengisi kekosongan di lingkungan pendidikan SDN di Kota Bekasi.
Kekurangan tersebut jelasnya, akibat dari tidak adanya perekrutan tenaga guru dalam beberapa tahun terakhir.
Masalah lain, terjadinya pelecehan terhadap anak didik oleh oknum pendidik di Kecamatan Jatiasih.
Menghadapi kedua masalah tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bekasi memanggil Dinas Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) pada Kamis (8/12/2022)
Pemanggilan dilakukan untuk mensinergikan peran masing-masing stakeholder, agar bisa menghadapi persoalan yang ada, dan agar kasus yang telah terjadi tidak terulang lagi.
Kepada LAPIERO.COM dan TEMPUSDEI.ID, Rasnius Pasaribu, salah satu anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi sangat menyayangkan kedua hal tersebut (kekurangan tenaga guru dan terjadinya peristiwa pelecehan).
Bagi Rasnius, ini masalah serius sebab menyangkut pendidikan dan moral anak-anak masa kini dan masa depan bangsa.
“Bagaimana kita mengharapkan generasi yang berkualitas jika tidak ada gurunya, dan oknum guru yang ada rendah moralnya?” tanya Rasnius retoris dengan dana prihatin.
“Guru tidak hanya mengajar, tapi mendidik, menanamkan pendidikan moral, sekaligus memberi contoh dengan perilaku dan moral hidupnya sendiri. Dan karena itu amat tidak mudah menjadi guru,” tambah Rasnius.
Rasnius juga menyayangkan adanya tenaga guru yang “hanya” berpendidikan SLTA, yang tidak memiliki keterampilan untuk mendidik.
Pria asal Dapil Bekasi Utara ini meminta agar segera ada jalan keluar atas kedua persoalan tersebut. “Sekali lagi, ini masalah serius. Khusus untuk kasus pelecehan, agar diselesaikan secepatnya supaya tidak terulang lagi,” tandasnya. (tD/Lapier 07)