Ketika BKH Sudah Lupa Jalan Pulang

311
Jokowi menyapa masyarakat di pinggir sawah. (Foto Agus Suparto/CA)

Oleh GF Didinong Say, Pengamat sosial dan Layanan Publik, tinggal di Jakarta

 

Akibat cuitannya yang menyejajarkan kerumunan yang muncul dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Sumba Tengah untuk meresmikan Lumbung Pangan atau Food Estate dan ke Maumere untuk meresmikan Bendungan Napun Gete pada Selasa, 23 Februari 2021 dengan kerumunan pada penjemputan Habib Rizieq saat kembali dari Arab, Benny Kabur Harman (BKH) serta-merta mengundang “perhatian”, khususnya dari masyarakat NTT yang diwakilinya di Senayan.

Bentuk “perhatian” kepada politisi Partai Demokrat dari Dapil Flores, NTT itu tampak dalam aneka rupa bully-an dari masyarakat NTT sendiri.

BKH ini merupakan salah satu politisi andalan Partai Demokrat yang pernah berkuasa selama 10 tahun (2004 – 2014) di Indonesia.

Jokowi  adalah pemimpin dengan sosok kerakyatan yang hadir dalam tampuk kekuasaan dan politik nasional  sejak tahun 2014. Lelaki asal Solo ini menggantikan SBY yang didukung Partai Demokrat. Bak meteor yang melesat dan berpijar-pijar, Jokowi tampil sebagai figur populer walau tanpa background  politik, dukungan militer ataupun jejaring civil society. Di hadapan berbagai kelompok elite bangsa yang pernah berjaya di masa sebelumnya, kehadiran Jokowi ini ibarat lakon Petruk Dadi Ratu dalam perwayangan Jawa. Ini mengguncang psikis, juga mengganggu nalar dan persepsi.

Kelompok Tidak Legowo

Kehadiran Jokowi mendorong terbentuknya konstelasi baru dalam panggung political and power game di Indonesia. Dalam keseharian, publik disuguhi drama dan manuver politik, silih berganti berhadapan dengan pemerintahan Jokowi. Semangat, kebijakan, strategi, konsep, lingkungan, teamwork, pengelolaan, hasil, sampai dengan hal remeh-temeh dari Jokowi tak henti dipersoalkan atau dipersalahkan. Bahkan muncul istilah Salawi: “semua salah Jokowi”. Bencana alam pun dibaca sebagai hukuman karena Jokowi.

BACA JUGA:  Pada Hari Pendidikan Nasional, Menteri Nadiem Mengajak Belajar dari Covid-19

Sikap dan pernyataan Salawi itu selalu datang dari pihak atau kelompok yang mengklaim diri sebagai oposisi. Dalihnya sebagai kritik penyeimbang. Namun yang diproduksi adalah diksi dan jargon nyinyir yang tercium sebagai upaya mendiskreditkan Jokowi. Ungkapan pelecehan kepada Jokowi seperti plonga-plongo, dungu, PKI, badut, pinokio dengan gamblang diekspose menembus batas ruang gelap. Ditampilkan di berbagai media, bahkan muncul dalam doa politik di gedung parlemen, televisi, dan berbagai media sosial lainnya.

Dengan alasan kebebasan berpendapat, para speaker oposan seperti MRS, RG, FZ, NP, BKH terus saja berkoar-koar menyerang berbagai langkah dan kebijakan Jokowi. Mereka muncul terus-menerus untuk menekan.

Contoh yang terang benderang adalah perilaku post power syndrome dari mantan Presiden SBY. Beberapa kali mantan presiden yang dikenal baperan ini tampil ke publik untuk mengeritik atau menyindir Jokowi. Ini konyol! Sikap dan tindakan seperti ini kalau di Amerika sungguh tabu sekaligus dianggap tidak etis karena melanggar pakem dan norma kenegarawan seorang mantan Presiden. Tuhan tidak suka itu!

Arogansi statusquo masa lalu nampak jelas belum move on. Masih sangat kental. Kelompok atau pihak yang pernah mendapatkan akses dan fasilitas kekuasaan pada masa sebelumnya mudah ditebak akan segera bergabung dalam barisan oposisi tersebut.

Karakter Orang Flores

Orang Flores umumnya dikenal memiliki tipikal karakter seperti: setia, polos, jujur memiliki komitmen dan berani mempertahankan  keyakinan, tahu membalas budi, siap berkorban dan seterusnya.

Omzigt, SJ seorang misionaris Katolik yang pernah berkarya di Flores sekitar abad ke-19 mengungkapkan bahwa kelemahan orang Flores adalah terhadap pujian, alkohol, dan uang.

Dengan karakter tersebut, orang Flores siap mengadu nasib mencapai keberhasilan dan bahkan mampu menjadi andalan dalam berbagai level dan bidang kehidupan bersama seperti  menjadi security, guru, tentara polisi, misionaris, profesional media dan journalis ataupun politisi papan atas dan lain-lain. Beberapa orang Flores tercatat pernah menduduki jabatan menteri ataupun posisi penting di berbagai lembaga negara .

BACA JUGA:  Euforia Masyarakat NTT: Terima Kasih, Bapa Presiden, Air Su Tambah Dekat

Namun seringkali juga, orang Flores  yang setia dan berani itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sebagai watch dog atau garda terdepan pendobrak; hanya dengan sedikit imbalan atau bahkan sekadar pujian.

Lupa Melayani

Penampilan BKH sebagai representan orang Flores di Senayan dari Partai Demokrat sesungguhnya cukup familiar bagi publik. Namun setelah Partai Demokrat dan SBY tergusur dari pusat kekuasaan, sikap dan perilaku politik BKH mulai nampak gagap. Ia seperti lupa melayani rakyat yang diwakilinya di Flores dan NTT pada umumnya. BKH terkesan sibuk membela majikan Cikeas dan para pangerannya. BKH kini seperti  tenggelam dalam pusaran kelompok yang sebenarnya tidak siap dan belum legowo dengan Jokowi. BKH ini sepertinya lupa jalan pulang sebagai orang Flores yang sesungguhnya.

Publik tidak tahu pasti kosa kata dan terminologi apa yang sering digunakan kelompok seperti itu di dalam ruang gelap dan tertutup terhadap Jokowi. Namun dari respons BKH dalam bentuk satire sarkastis yang dikirimkannya ke sebuah media on line sebagai respons atas “Surat Terbuka Kepada BKH” oleh Fransisco Soarez  yang sempat viral itu:https://sepangindonesia.co.id/benny-kabur-harman-kirim-tulisan-berjudul-the-crowned-clown/, publik bisa mengira-ngira seberapa merendahkan dan benci BKH dan kelompok tersebut kepada  Jokowi.

Sebagai konstituen, orang Flores nampaknya tidak terlalu respek dengan berbagai manuver dan akrobat politik BKH. Orang Flores juga tidak terlalu peduli dengan pencapaian akademik BKH. Tetapi orang Flores sebagai konstituen tentu akan bangga dan berterima kasih bila salib dan tanggungjawab sebagai pelayan kepentingan orang Flores di Senayan itu bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk nyata bonum commune.

Bangsa ini sepakat dengan demokrasi. Mestinya adagium vox populi vox dei dapat diterima dengan legowo. Siapa pun bisa jadi presiden bila diinginkan rakyat banyak. Jokowi itu “rakyat biasa” jadi presiden itu konsekuensi logis saja. Bangsa ini perlu belajar taat azas  dan taat sistem.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here