BOGOR-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) St. Thomas Aquinas periode 2024-2026 kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat diplomasi hak asasi manusia (HAM) Indonesia di panggung global.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui dua agenda besar, yakni National Transformative Leadership (NTL) di Puncak, Bogor (26–29 September 2025) serta Seminar Internasional bertema “HAM, Keamanan, dan Kewarganegaraan Aktif sebagai Upaya Memperkuat Peran Indonesia dalam Diplomasi HAM Global” yang digelar di Ruang Bapemperda DPRD Kota Bogor, Senin (29/9).
NTL: Mencetak Pemimpin Transformatif
NTL berlangsung empat hari dan menghadirkan puluhan kader PMKRI dari berbagai daerah. Kegiatan ini juga dihadiri tiga fasilitator internasional dari Sri Lanka, Nepal, dan Malaysia, yang memberikan wawasan lintas perspektif tentang kepemimpinan dan solidaritas global.
Ketua Presidium PP PMKRI, Susana Florika Marianti Kandaimu, menegaskan bahwa NTL bukan hanya forum pembelajaran, tetapi ruang kaderisasi yang menyiapkan generasi muda untuk mengabdi pada gereja, bangsa, dan masyarakat.
“NTL adalah bagian dari proses panjang pembentukan kepemimpinan transformatif. Kegiatan ini sejalan dengan semangat International Movement of Catholic Students (IMCS) – Pax Romana dan Pax Romana Global, yang menekankan pendidikan, solidaritas internasional, serta aksi nyata mahasiswa dalam membela martabat manusia,” ujar Susana.
Menyatukan Diplomasi dan Keadilan
Menguatkan hasil NTL, PMKRI menggelar Seminar Internasional yang menghadirkan dua narasumber utama. Kamapradipta Isnomo, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Sosial, Budaya, dan Pembangunan Manusia. Diplomat senior ini menegaskan bahwa diplomasi HAM Indonesia berpijak pada politik luar negeri bebas-aktif dan komitmen kuat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Diplomasi HAM Indonesia tidak boleh berhenti pada forum formal. Generasi muda harus tampil sebagai pelaku diplomasi rakyat agar Indonesia semakin dipercaya di panggung global,” tegas Kamapradipta.
Romo A. Setyo Wibowo, S.J., Pastor Moderator PP PMKRI sekaligus dosen Filsafat STF Driyarkara. Ia menyoroti aspek keadilan yang harus menjadi napas perjuangan HAM, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, demokrasi, perlindungan data, dan keadilan antar-generasi.
“Opini dan pendapat tidak bisa diadili. Yang harus diperjuangkan adalah keadilan. Karena itu, jangan pernah lelah dalam berjuang,” pesan Romo Setyo.
Seminar ini dipandu oleh Ferdinandus Wali Ate, Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI. Ferdy menegaskan bahwa diplomasi HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga ruang bagi masyarakat sipil dan generasi muda.
“PMKRI sebagai bagian dari IMCS – Pax Romana Global punya tanggung jawab moral untuk memastikan perjuangan HAM berpijak pada solidaritas lintas bangsa dan keadilan sosial,” ujarnya.
Melalui rangkaian kegiatan ini, PMKRI menegaskan bahwa kaderisasi internal dan jejaring internasional tidak bisa dipisahkan. NTL membentuk basis kepemimpinan nasional, sementara seminar internasional membuka ruang refleksi dan dialog global.
Dari diskusi yang berlangsung, lahir sejumlah catatan penting: Diplomasi HAM Indonesia harus dikawal konsisten dalam kerangka politik luar negeri bebas-aktif.
HAM, keamanan, dan kewarganegaraan aktif adalah isu yang saling berkaitan. Generasi muda perlu hadir sebagai agen perubahan dan diplomasi rakyat.
Dengan semangat kaderisasi dan solidaritas global, PMKRI meneguhkan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam perjuangan kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. (tD/*)
